Veto Pemerintah Kanada Bisa Persulit BlackBerry

Pemerintah Kanada dinilai ketat dalam melindungi perusahaan dalam negerinya agar tidak dijual ke pihak asing. Bahkan, pemerintah yang berbasis di Ottawa ini sampai mengeluarkan vetonya, bila terjadi transaksi akusisi terhadap perusahaan nasional yang strategis, meskipun itu bukan milik negara atau BUMN. Pemerintahnya lebih memilih pembeli yang berasal dari dalam negeri itu sendiri.

Pekan ini, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memblokir transaski akusisi perusahaan Kanada penyedia jaringan serat optik, Manitoba Telecom Service ke group konglomerat komunikasi Mesir, Accelero Capital Holdings. Hal inilah yang dikhawatirkan analis, sehingga bisa berdampak ke BlackBerry yang berniat menjual perusahaannya ke pihak luar.

Calon pembeli potensialpun akan merasa dibatasi ketika benar-benar berniat membeli BlackBerry maupun perusahaan telekomunikasi dalam negeri lainnya. Ada beberapa calon potensial BlackBerry selain perusahaan asuransi kanada, Fairfax Fincial Holding yang dikabarkan terarik, yakni LG, Samsung, dan Intel.
Analis memandang, dilansir Reuters, klien pengguna layanan telekomunikasi yang disediakan BlackBerry, seperti server email mencakup pemerintah Kanada. Sementara aset yang paling sensitif sekaligus berharga milik BlackBerry ialah jaringan server yang dipercaya paling aman, menangani jutaan email perusahaan dan pemerintah. Pemerintah Kanada pun khawatir, bila seanadainya BlackBerry dijual ke asing, maka data email-nya yang bersifat rahasia akan bocor.

“Situasi dengan BlackBerry akan sama atau lebih dari itu. Kita harus menganggap bahwa berbagai ketentuan keamanan akan dipertimbangkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai kebutuhan, sehingga BlackBerry mesti selektif tentang siapa yang dianggapnya calon pembeli sesungguhnya,” kata Tony Baldanza, kepala kelompok hukum anti monopoli dan persaingan Fasken Martineau yang menjuga mencatat, semua lalu lintas email pemerintah berjalan melalui server BlackBerry.

Campur tangan pemerintahnya sendiri sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Investasi Kanada. Peraturan itu menegaskan, pemerintah federal memiliki kekuasaan luas untuk memveto setiap pengambilalihan asing terhadap aset negara maupun perusahaan dalam negeri. Itu dilakukan pemerintah, bila seandainya kesepakatan tersebut tidak membawa “keuntungan bersih” bagi Kanada dan menimbulkan acaman terhadap keamanan nasional.